MERANGIN – Hari pertama kerja pasca libur panjang Idul Fitri 1446 H dimanfaatkan betul oleh Bupati Merangin H. Syukur. Tanpa jeda, ia langsung turun ke lapangan memantau layanan publik di beberapa titik krusial, mulai dari RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Puskesmas Rantau Panjang hingga menyusuri pasar rakyat di Kecamatan Tabir.
Pagi buta, Bupati Syukur memimpin apel kedisiplinan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko. Sebanyak 13 pejabat struktural, 352 staf, dan tujuh orang dokter umum dan gigi hadir. Namun, 11 dokter lainnya tercatat mangkir tanpa keterangan jelas.
“Pegawai rumah sakit itu wajib melayani pasien secara prima. Kehadiran mereka harus dicek, termasuk dokter, perawat, bidan, hingga tenaga teknis lainnya,” tegas Syukur.
Usai apel, bupati menyusuri satu per satu ruang poli di rumah sakit kebanggaan warga Merangin tersebut. Ia menyoroti langsung proses pelayanan—mengecek bukan hanya ketersediaan tenaga medis, tapi juga keramahan dan kecepatan penanganan pasien.
Tak cukup di Bangko, Syukur melanjutkan agenda sidaknya ke Rantau Panjang, Kecamatan Tabir. Tujuannya jelas: Puskesmas yang berada tepat di jantung pasar kecamatan. Di tengah ramainya antrean pasien, bupati masuk ke ruang IGD, Poli Gigi, Poli Anak, dan sejumlah ruang layanan lainnya.
Ia juga berdialog dengan pasien. Salah satunya Wati, warga Rantau Panjang, yang mengaku puas dengan layanan yang diberikan. “Eloklah Pak Bupati, pelayanan di Puskesmas ini cukup baik dan ramah,” kata Wati, membuat Syukur mengangguk puas.
Namun, rasa puas itu tak berlangsung lama. Saat meninjau Pasar Rantau Panjang, Bupati Syukur dibuat berang oleh tumpukan sampah yang mencolok mata dan mencemari udara.
“Tolong Pak Camat dan Pak Lurah, hari ini juga sampah ini sudah bersih. Saya tidak ingin masyarakat dan pedagang tersiksa mencium bau tak sedap. Ciptakan pasar yang nyaman dan sehat,” perintahnya dengan nada tegas.
Hari pertama kerja yang biasanya diisi dengan seremonial halal bihalal, bagi Bupati Syukur justru dijadikan ajang aksi nyata. Ia ingin memastikan bahwa selepas Lebaran, pelayanan publik tetap berjalan optimal—dan bahwa rakyat Merangin tidak dibiarkan kembali dari kampung halaman hanya untuk bertemu dengan ketidakpedulian.(*)