Hari Statistik Nasional 2025: Dari DTSEN Menuju Sensus Ekonomi 2026

oleh -218 Dilihat

Merangin,- Tanggal 26 September setiap tahun diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). Tahun 2025 ini, peringatan HSN terasa istimewa. Bukan hanya momentum untuk menengok kembali sejarah panjang statistik Indonesia, tetapi juga saat yang tepat untuk melihat dua agenda besar Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai leading sector statistik nasional: implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

HSN bukanlah seremoni belaka. Ia adalah pengingat bahwa data—angka yang kadang dianggap kering dan dingin—sebenarnya punya denyut kehidupan. Ia menggerakkan kebijakan, menuntun keputusan, dan menentukan arah pembangunan. Tanpa statistik, pembangunan hanyalah jalan yang gelap. Dengan statistik yang berkualitas, kita bisa berjalan dengan lampu penerang yang jelas.

Sejarah Singkat Hari Statistik

Hari Statistik Nasional bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Regulasi ini menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 peninggalan kolonial. Perubahan tersebut menjadi tonggak baru, ketika negara menegaskan bahwa data dan statistik harus dikelola secara nasional, profesional, dan mandiri.

Seiring waktu, payung hukum diperbarui lewat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menguatkan peran BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik resmi. Pada 1996, pemerintah menetapkan 26 September sebagai Hari Statistik Nasional. Maka sejak itu, setiap tahun bangsa ini diajak merenungkan pentingnya statistik dalam pembangunan.

Jika di masa lalu statistik hanya dikenal lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau sensus penduduk, maka kini spektrumnya jauh lebih luas: statistik digital, big data, integrasi antar instansi, hingga data real-time.

DTSEN: Tonggak Baru Data Tunggal

Salah satu terobosan besar yang hadir menjelang HSN 2025 adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

DTSEN dirancang sebagai single source of truth tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia.

DTSEN lahir dari pemadanan tiga sumber utama:

1. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek 2022)

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3. Data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Semua data itu kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga lebih presisi dan mudah diverifikasi.

BPS ditunjuk sebagai leading sector pengelolaan DTSEN. Tugasnya meliputi: menjaga akurasi data, melakukan pemutakhiran rutin, memastikan integrasi lintas kementerian, hingga melaksanakan verifikasi lapangan atau ground check. Data ini menjadi rujukan tunggal untuk berbagai program perlindungan sosial, mulai dari bansos hingga subsidi energi.

Dalam konteks Hari Statistik, DTSEN adalah perwujudan nyata cita-cita lama: menghadirkan data yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan bermanfaat. Ia membuktikan bahwa statistik bukan hanya soal laporan angka di atas meja, tetapi juga soal memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran, setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan adil, dan setiap kebijakan pembangunan berangkat dari fakta, bukan asumsi.

Sensus Ekonomi 2026: Memotret Denyut Usaha Bangsa

Tak berhenti pada DTSEN, BPS juga tengah bersiap melaksanakan agenda besar lainnya: Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

 Sebelumnya, SE2016 berhasil memotret peta usaha nasional dari sektor mikro hingga korporasi besar.

SE2026 akan kembali mendata seluruh kegiatan usaha non-pertanian di Indonesia: perdagangan, industri, jasa, transportasi, keuangan, hingga sektor digital yang tumbuh pesat.

Dengan cakupan yang luas, sensus ini akan memberi gambaran utuh tentang struktur ekonomi Indonesia—siapa pelakunya, di mana lokasinya, berapa skala usahanya, serta bagaimana kontribusinya terhadap PDB nasional.

Bagi pemerintah, SE2026 menjadi dasar penting untuk:

• Merumuskan kebijakan pengembangan UMKM

• Menentukan strategi investasi dan hilirisasi

• Menyusun peta persaingan usaha di era globalisasi

• Menentukan arah pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

Dua Instrumen yang Saling Melengkapi

Kalau DTSEN fokus pada data rumah tangga dan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk, maka SE2026 fokus pada data usaha dan aktivitas ekonomi.

• DTSEN menjawab pertanyaan: siapa penduduk kita, bagaimana tingkat kesejahteraannya, dan siapa yang berhak menerima perlindungan sosial.

• SE2026 menjawab pertanyaan: di mana kegiatan ekonomi berlangsung, bagaimana kekuatan usaha berkembang, dan apa saja sektor potensial untuk masa depan.

Dua instrumen ini ibarat dua sisi mata uang. DTSEN memastikan bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal dari program pembangunan. SE2026 memastikan bahwa roda ekonomi berputar dengan sehat, terukur, dan berdaya saing.

Kombinasi keduanya akan memberi gambaran yang lengkap: manusia dan ekonomi, kesejahteraan dan usaha, rakyat dan pasar.

Tantangan dan Harapan

Tentu tidak mudah. DTSEN menghadapi tantangan besar: kesalahan data (inclusion dan exclusion error), kebutuhan pemutakhiran cepat, serta koordinasi lintas instansi. Sementara SE2026 menghadapi tantangan literasi statistik pelaku usaha, kesiapan digital, hingga kesadaran para pengusaha mikro untuk memberikan data yang akurat.

Namun di balik tantangan, ada harapan. Dengan dukungan teknologi, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi, statistik Indonesia bisa melompat lebih jauh. DTSEN akan menjadi fondasi perlindungan sosial yang adil, dan SE2026 akan menjadi peta jalan ekonomi menuju Indonesia yang lebih mandiri.  

Penutup: Statistik untuk Kehidupan

Hari Statistik Nasional 2025 mengajarkan bahwa statistik bukan soal angka semata. Ia adalah bahasa pembangunan. Melalui statistik, pemerintah memahami rakyatnya, ekonomi dipetakan, kebijakan diarahkan, dan masa depan ditentukan.

DTSEN dan SE2026 hanyalah dua contoh, tetapi keduanya strategis.

 Keduanya menegaskan bahwa BPS tidak hanya menghitung angka, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketika kita memperingati HSN 2025, mari menyadari: statistik yang berkualitas adalah hak rakyat sekaligus kewajiban negara. 

Dari data rumah tangga hingga data usaha, dari DTSEN hingga Sensus Ekonomi 2026, semuanya menuju satu cita-cita: Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing di panggung dunia.

(Oleh Asro Al Murthawy.  Staf BPS MERANGIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.